Memutar Tuas Kekuasaan di Mesin Baru…

Oleh: Dr Adis Imam Munandar

Kita boleh memaksa mesin berlari, tapi hukum alam tetap menagih harga dari setiap putaran yang dipaksa.

 Latar belakang Presiden saat ini sebagai prajurit bukan sekadar riwayat hidup. Ia membentuk cara berpikir yang kini jadi pola kebijakan. Di militer kecepatan menentukan menang kalah. Keputusan diambil cepat agar situasi tidak berlarut dan ruang gerak lawan menyempit. Eksekusi dilakukan dalam skala besar agar dampak langsung terasa, bukan perbaikan kecil yang tenggelam di birokrasi. Perubahan dibidik ke struktur bukan permukaan karena masalah berulang lahir dari pola lama yang tidak disentuh. Pola cepat dalam keputusan, besar dalam skala, langsung ke struktur, kini jadi ciri khas pemerintahan.

Kebijakan: Cepat, Masif dan Struktural

Jejaknya jelas di berbagai kebijakan. Makan Bergizi Gratis memang dimulai dari pilot project, tapi begitu masuk implementasi langsung digulirkan cepat dan masif ke jutaan anak di seluruh Indonesia dengan target waktu ketat. Danantara dibentuk sebagai superholding yang memusatkan pengelolaan aset BUMN ke satu komando, bukan membenahi satu BUMN demi satu BUMN secara bertahap. Koperasi Desa Merah Putih didorong ke 70 ribu desa dan posisinya didesain bersaing langsung dengan BUMDes serta usaha lokal yang sudah berjalan. Badan Ekspor Nasional disiapkan untuk memusatkan jalur ekspor yang selama ini tersebar ke swasta agar berada di bawah kendali negara lewat Danantara. Program 3 Juta Rumah dan dorongan swasembada pangan juga dikejar dengan target angka besar dan timeline cepat, dengan membenahi tata kelola lahan dan memotong rantai pasok berlapis sekaligus. Di sisi fiskal, efisiensi anggaran dijalankan cepat dan struktural dengan memotong dana transfer ke daerah lalu memusatkan belanja ke program prioritas nasional seperti MBG, swasembada pangan, 3 Juta Rumah, dan KDMP. Polanya tetap sama, keputusan cepat, skala besar, langsung mengubah struktur anggaran dan kewenangan fiskal antara pusat dan daerah.

Garis merahnya satu yaitu cepat dalam keputusan, besar dalam skala, langsung menyentuh struktur. Di medan perang pola ini efektif karena musuh jelas dan komando tunggal. Di kebijakan publik polanya sama tapi karakternya berbeda. Ekonomi dan birokrasi itu seperti mesin pabrik: ratusan gear saling mengunci. Kecepatan, tekanan, putarannya sudah dikalibrasi puluhan tahun. Begitu gear utama dipaksa berputar lebih cepat, gear kecil di ujung ikut berisik. Ada yg slip, ada yg panas. Bukan mesinnya rusak, tapi kalibrasinya belum nyambung. Begitu struktur besar diubah cepat dan serentak, yang goyang bukan cuma masalahnya. Tatanan lama ikut goyang. Tatanan baru belum bisa jalan besok pagi. Karena itu, yang muncul pertama kali bukan solusi. Yang muncul pertama kali adalah kekosongan. Catatan aset BUMN kacau saat dipindah masuk Danantara karena sistem pembukuan belum nyambung. Birokrasi pusat dan daerah kebingungan menyusun program saat dana transfer dipangkas dan prioritas nasional berubah. Jalur distribusi barang tersendat saat pemain lama dipaksa bersaing langsung dengan KDMP yang punya dukungan negara sementara aturan main belum jelas. Pemerintah daerah kehilangan ruang gerak saat anggaran untuk jalan, kesehatan, sekolah dipotong. Semua ini butuh waktu untuk mapan. Sementara waktu itu berjalan, kekosongan diisi satu hal yaitu ketidakpastian.

Sinyal Risiko Pasar

Ketidakpastian inilah yang paling cepat dibaca pasar lewat teori signaling. Investor tidak menilai niat baik tapi membaca sinyal. Gaya kebijakan yang cepat, masif, struktural mengirim sinyal bahwa aturan main bisa diubah sewaktu waktu. Hari ini aset BUMN dilebur ke Danantara, besok jalur ekspor mau dipusatkan, lusa dana ke daerah dipotong. Bagi pasar sinyal itu artinya kontrak hari ini bisa beda besok. Akibatnya mereka minta bunga lebih tinggi, investor asing menahan masuk, dan uang portofolio keluar cari tempat aman. Investor juga membaca sinyal bahwa Indonesia sedang masuk masa transisi besar. Mereka paham sistem baru butuh waktu stabil tapi tidak mau modalnya dipakai untuk uji coba skala negara. Maka rupiah melemah, bunga surat utang naik, IHSG net outflow tinggi. Bukan karena ekonomi runtuh tapi karena pasar menilai kebijakan terlalu cepat berubah dan itu mahal harganya.

Sinyal berikutnya adalah muncul resistensi sistem yang dijelaskan stakeholder theory. Stakeholder adalah semua pihak yang punya kepentingan dan pengaruh langsung seperti pengusaha lama, distributor, birokrasi daerah, BUMDes, sampai pelaku usaha kecil. Logikanya sederhana. Begitu KDMP masuk 70 ribu desa dengan dukungan negara, begitu anggaran dipusatkan ke 4 program prioritas, maka ruang gerak dan margin mereka langsung dipotong. Kepentingan bisnis menyempit. Power tawar melemah. Kelompok yang kepentingannya diganggu tidak akan diam. Mereka melawan bukan lewat demo. Resistensinya muncul lewat gesekan sistem seperti izin diproses sesuai prosedur paling ketat sehingga waktunya lebih lama, laporan data stok masuk lebih lambat karena prioritas berubah, distribusi barang mengikuti alur lama yang aman tapi tidak secepat yang diharapkan. Tidak ada yang melanggar aturan. Semua berjalan di koridor formal. Hanya saja ketika prioritas berubah dan risiko ditanggung sendiri, setiap langkah jadi lebih hati. Hati hati berlapis itulah yang bikin roda di bawah seret. Efeknya tidak berhenti di rapat Danantara atau kantor KDMP pusat. Efeknya merambat ke bawah lewat rantai pasok dan birokrasi daerah. Yang pertama kena dampaknya rakyat kecil berupa harga kebutuhan naik turun tanpa kepastian, barang langka di pasar, pabrik menahan rekrutmen karena arah kebijakan belum jelas.

Kelemahan pola cepat masif struktural muncul sebagai risiko sistemik ketika skala eksekusi mendahului kesiapan kontrol. MBG menunjukkan ini paling nyata. Digulirkan cepat ke seluruh Indonesia tapi infrastruktur dapur, rantai pasok, dan sistem audit belum tumbuh secepatnya. Hasilnya error lapangan menumpuk mulai dari kualitas tidak seragam, distribusi tersendat, hingga laporan penyimpangan yang masuk ranah hukum yang menyeret wakil dan kepala BGN saat ini. Itu bukan cermin niat program yang salah tapi cermin sistem yang belum siap menahan beban sebesar itu. Risiko yang sama mengintai KDMP saat 70 ribu koperasi berjalan serentak tanpa SOP dan pelatihan seragam lalu akuntabilitasnya longgar. Mengintai Danantara saat ribuan aset BUMN dipindah tanpa sinkron pembukuan dan valuasi sehingga celah catatan ganda sulit dihindari. Mengintai wacana ekspor sentralisasi saat satu pintu menggantikan banyak jalur tanpa pengawasan digital yang mapan, maka inefisiensi dan ruang monopoli baru justru terbuka. Pola cepat tanpa filter kontrol, masif tanpa pilot yang cukup, struktural tanpa data sinkron, selalu meninggalkan kekosongan tata kelola. Kekosongan itu bukan otomatis korupsi. Ia mulai dari error kecil seperti salah hitung, salah salur, salah lapor. Tapi error sistemik yang dibiarkan akan naik kelas menjadi kerugian negara.

Momentum Kurang Pas

Pola cepat masif struktural sebenarnya bukan salah. Ia paling efektif saat ekonomi stabil, ruang fiskal longgar, dan eksternal tidak berguncang. Saat itulah sistem punya bantalan untuk menyerap perubahan. Tantangannya kebijakan ini dijalankan saat kondisinya kebalik. Daya beli rumah tangga melemah, tekanan inflasi pangan masih tinggi, suku bunga acuan bertahan di level atas, arus modal global tidak pasti karena perang dagang dan konflik geopolitik, sementara ruang fiskal pemerintah sedang sempit akibat beban subsidi, cicilan utang, dan pengalihan prioritas belanja ke program nasional. Di titik itu kecepatan besar tanpa bantalan fiskal membuat resistensi makin tinggi. Pasar jadi lebih sensitif membaca sinyal. Stakeholder jadi lebih defensif menjaga kepentingan. Birokrasi jadi lebih kaku karena ruang kelirunya kecil. Guncangan internal bertemu guncangan eksternal tanpa ruang napas fiskal, sehingga proses adaptasi sistem jadi lebih berat dan lebih lambat.

Di titik ini paradoksnya terbuka jelas. Kecepatan komando memang senjata ampuh di medan perang untuk menaklukkan musuh. Tapi di sistem ekonomi dan birokrasi senjata yang sama bisa melukai yang mau dilindungi. Kecepatan tanpa kalibrasi menciptakan kekosongan. Kekosongan menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian itu tidak mampir ke ruang rapat. Ia mampir ke warung yang pembelinya menahan belanja, ke pabrik yang menunda lowongan, ke kantor bupati yang programnya berhenti. Rakyat kecil selalu jadi yang pertama merasakan guncangan padahal merekalah yang paling jauh dari meja keputusan.

Kecepatan memang perlu. Tapi sistem yang sehat bukan yang dipaksa cepat melainkan yang diberi ruang untuk sinkron. Struktural boleh, besar boleh, cepat boleh. Asal ada jeda untuk kalibrasi, ada jembatan antara keputusan dan realitas. Karena kebijakan yang menang bukan yang paling cepat mengubah struktur. Kebijakan yang menang adalah yang paling cepat membuat rakyat merasa aman.