Pemerintahan Prabowo mewarisi APBN yang sehat secara permukaan tapi rapuh secara struktural, lalu segera meluncurkan tiga program belanja besar secara simultan: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan akselerasi hilirisasi. Ketiganya berjalan bersamaan di tengah tekanan eksternal berupa lonjakan harga minyak akibat konflik Iran-Israel dan pelambatan pertumbuhan global yang diprediksi OECD.

Memahami arah fiskal Indonesia hari ini berarti membaca ketiga program ini tidak sebagai kebijakan terpisah, melainkan sebagai satu paket transformasi yang saling mempengaruhi kemampuan fiskal negara. Di balik angka pertumbuhan 5,61% yang memukau di Q1 2026, ada kerentanan struktural yang belum terselesaikan.

Pertanyaan yang relevan bukan apakah program-program ini layak dijalankan. Pertanyaannya adalah: apakah sequencing dan pace-nya sudah tepat mengingat kapasitas fiskal yang tersedia?

Infografis 1 dari 4

Snapshot Kondisi Fiskal Indonesia 2026

Bar merah vs hijau: belanja berlari, penerimaan berjalan, itulah akar ketimpangan fiskal 2026

---

I. Tiga Tensi Struktural yang Belum Diselesaikan

Di balik angka pertumbuhan yang memukau, ada tiga retakan yang perlu dibaca dengan teliti

Sebelum masuk ke program-program spesifik, penting untuk memahami tiga tensi struktural yang membingkai semua kebijakan fiskal Indonesia saat ini.

---

II. Makan Bergizi Gratis: Program Terbesar Pasca-Reformasi yang Belum Selesai Diuji

Skala, validitas kepuasan, realitas lapangan, dan pertanyaan tentang siapa yang seharusnya menerima

Tidak ada program fiskal dalam sejarah Indonesia pasca-reformasi yang sebesar ini. MBG adalah taruhan besar pada investasi sumber daya manusia yang, jika berhasil, akan mengubah struktur modal manusia Indonesia secara generasional. Tapi taruhan besar memerlukan eksekusi yang presisi, dan eksekusi itulah yang menjadi titik paling lemah dari program ini.

Infografis 2 dari 4

Program MBG: Skala, Kepuasan, dan Realitas Lapangan

Angka kepuasan 72,8% dan 55,6% mengukur dua hal yang berbeda, dan keduanya perlu dibaca bersama untuk mendapat gambaran yang jujur

Membedah Validitas Angka Kepuasan 72,8%

Angka 72,8% kepuasan dari Indikator Politik Indonesia sering dikutip sebagai validasi keberhasilan MBG. Sebelum menerima angka itu, ada beberapa lapisan yang perlu dibongkar.

Komposisi kepuasan yang labil. Dari 72,8% yang menyatakan puas, hanya 12,2% yang menyatakan sangat puas, sementara 60,6% hanya “cukup puas.” Dalam ilmu pengukuran survei, “cukup puas” adalah posisi paling labil: paling mudah bergeser ke ketidakpuasan saat ada insiden negatif. Peneliti Indikator sendiri menegaskan bahwa kelompok ini sangat mungkin berubah sikap tergantung kemampuan BGN merespons isu keracunan dan kualitas pangan.

Kepuasan terhadap ide vs. pengalaman nyata. Survei Poltracking Mei 2026 memberi gambaran yang jauh lebih jujur: dari 92,1% responden yang tahu program MBG, hanya 55,6% yang merasa puas, sementara 41,2% merasa kurang puas atau sangat tidak puas. Dari yang tahu MBG, hanya 57,9% anggota keluarganya benar-benar menerima MBG. Artinya, sebagian besar dari 72,8% yang “puas” mungkin puas terhadap konsep program, bukan terhadap pengalaman nyata menerimanya. Selisih 17 poin antara kedua survei adalah ukuran gap antara dukungan simbolik dan evaluasi berbasis pengalaman.

Distorsi demografis yang serius. Gen Z adalah kelompok paling puas (80,7%), tapi mereka justru kelompok yang paling tidak langsung terdampak sebagai penerima MBG. Sebaliknya, Jakarta, kota yang paling banyak bersentuhan langsung dengan implementasi program, mencatat kepuasan terendah di 52%. Ini memperlihatkan bahwa kepuasan tinggi banyak berasal dari mereka yang mendukung program secara ideologis, bukan dari evaluasi kualitas pelaksanaan.

Realitas Lapangan yang Berbeda dari Narasi Resmi

Angka survei memberi satu gambaran. Data lapangan memberi gambaran yang berbeda dan lebih mengkhawatirkan.

Krisis keamanan pangan yang tidak terselesaikan. Lebih dari 21.254 kasus keracunan MBG terjadi sepanjang 2025 hingga awal 2026, dengan kasus serentak terbanyak menimpa 1.333 pelajar di Bandung Barat. Tidak ada satu pun proses penegakan hukum yang tuntas atas kasus-kasus ini. Hanya kurang dari 2% dapur SPPG yang memiliki sertifikasi Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Program yang mengklaim membangun kualitas SDM, tapi 98% dapurnya belum bersertifikasi standar keamanan pangan, adalah kontradiksi yang sangat serius dan tidak bisa dijelaskan dengan dalih “masih dalam proses.”

Masalah kandungan gizi yang bertentangan dengan tujuan. CISDI mengkritik penggunaan makanan ultra-proses dalam menu MBG. Program yang tujuan dasarnya memperbaiki gizi, tapi menggunakan bahan ultra-proses, bertentangan dengan prinsipnya sendiri. Belum ada standar kandungan gizi per porsi yang dipublikasikan dan diaudit secara independen.

Dugaan korupsi yang belum tuntas. KPK menerima informasi adanya pemotongan harga makanan di lapangan: anggaran Rp10.000 per penerima manfaat dipangkas menjadi Rp8.000. Dugaan mark-up pengadaan dengan nilai mencapai Rp1 triliun pada era Kepala BGN sebelumnya belum diselesaikan secara hukum. KPK kemudian melakukan kajian dan monitoring untuk memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola.

“Jujur, sekarang yang numpuk ada di aglomerasi. Yang 3T belum tersentuh.”
— Nanik S. Deyang, Kepala BGN baru, Konferensi Pers, 4 Juni 2026

Pengakuan ini adalah yang paling kritis. Program senilai Rp268 triliun yang diklaim untuk seluruh Indonesia, tapi justru terkonsentrasi di kawasan perkotaan yang paling mudah dijangkau secara logistik, adalah kegagalan targeting yang fundamental. Papua Pegunungan, dengan angka stunting 37,5%, masih belum mendapatkan pemerataan penyaluran MBG hingga Mei 2026. Ini bukan kekurangan yang bisa ditoleransi untuk program investasi SDM generasional.

Apakah MBG Sebaiknya Difokuskan ke Daerah 3T dan UMK Rendah?

Pertanyaan ini kini bukan lagi debat akademik. Kepala BGN baru mengakui distribusi yang timpang, Presiden Prabowo sendiri meminta kawasan 3T diutamakan, dan moratorium pembukaan dapur baru telah ditetapkan. Arah kebijakan sedang bergerak ke sana. Yang belum ada adalah desain yang matang untuk mengeksekusinya.

Argumen terkuat untuk targeting ke 3T dan UMK rendah bersumber dari logika dampak per rupiah yang dibelanjakan. Di daerah 3T dengan stunting di atas 30%, setiap porsi MBG yang sampai ke tangan anak yang tepat memiliki dampak gizi yang jauh lebih besar dibanding porsi yang diberikan kepada anak sekolah di Jakarta Selatan yang gizinya sudah relatif terpenuhi. Efisiensi fiskal per unit perubahan outcome gizi jauh lebih tinggi di 3T. Di sana, MBG bisa menjadi satu-satunya intervensi yang sungguh-sungguh mengubah trajektori stunting, karena tidak ada substitusi dari pasar atau program lain.

Problem desain yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Model SPPG yang dirancang untuk melayani ribuan penerima per dapur tidak kompatibel dengan geografi 3T yang tersebar dengan hanya 47–200 penerima per lokasi. Perpres No. 115 Tahun 2025 bahkan tidak mengakui kantin sekolah atau dapur umum sebagai SPPG yang sah — padahal itu adalah model paling feasible untuk 3T. Kepala BGN baru sedang mengkaji penggunaan kantin dan skema alternatif, tapi regulasi payung hukumnya harus direvisi lebih dulu agar tidak beroperasi di luar landasan yang sah.

Skema pembiayaan alternatif yang menjanjikan sekaligus berisiko. BGN sedang mengkaji kemungkinan MBG di 3T dibiayai bukan dari APBN, melainkan melalui CSR BUMN atau dana hibah luar negeri. Ini kreatif secara pembiayaan, tapi menyimpan risiko keberlanjutan yang serius: CSR bersifat voluntary dan tidak bisa dijadikan fondasi program sosial strategis jangka panjang. Anak-anak di 3T berhak mendapat jaminan program yang tidak tergantung pada mood RUPS BUMN atau siklus donor internasional.

MBG sebagai konsep investasi SDM generasional adalah kebijakan yang defensible secara akademik. Bukti dari program serupa di Brasil (Programa Nacional de Alimentação Escolar) dan India (Mid-Day Meal Scheme) menunjukkan intervensi gizi sekolah yang well-designed mampu memperbaiki kehadiran, konsentrasi belajar, dan status gizi anak dalam 3–5 tahun. Yang Indonesia lakukan salah bukan pada idenya, melainkan pada cara mengeksekusinya.

“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi.”
— Nanik S. Deyang, Kepala BGN, usai dilantik, 8 Juni 2026

---

III. Koperasi Desa Merah Putih: Ambisi Besar dengan Risiko Eksekusi yang Nyata

Konsepnya kuat secara teori. Implementasinya mengandung risiko serius yang belum dikelola dengan baik

Koperasi Desa Merah Putih diluncurkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025, dengan filosofi yang secara ekonomi defensible: memotong rantai distribusi yang merugikan petani dan pedagang kecil, menyalurkan kebutuhan pokok langsung dari produsen ke konsumen melalui jaringan koperasi desa. Di atas kertas, ini adalah solusi struktural untuk masalah yang sudah lama ada.

Yang menjadi masalah bukan idenya. Masalahnya adalah mekanisme pembiayaan dan kecepatan implementasi yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan variasi kapasitas di lapangan.

Infografis 3 dari 4

Koperasi Desa Merah Putih: Alur Dana dan Titik Rawan

Konsep Kopdes solid, tapi 58% alokasi seragam ke 80.000 desa yang kapasitasnya sangat berbeda adalah kelemahan desain fundamental

Masalah desentralisasi fiskal yang terbalik

Dana Desa dirancang sebagai instrumen otonomi fiskal lokal: uang yang mengikuti kebutuhan dan prioritas masing-masing desa. Mengunci 58% untuk satu program nasional secara efektif membalik logika itu. Desa yang sudah punya infrastruktur ekonomi berfungsi baik tidak mendapat perlakuan berbeda dengan desa yang memang membutuhkan intervensi. Uniformitas ini adalah kelemahan desain paling mendasar dari kebijakan ini.

Yang perlu diingat: Kopdes punya potensi besar menjadi tulang punggung rantai pasok MBG jika berhasil, menciptakan sinergi produktif antara dua program besar. Tapi dalam 1–2 tahun pertama, ia lebih besar kemungkinannya menjadi beban APBN daripada menghasilkan return. Horizon waktu ini perlu diperhitungkan dalam proyeksi fiskal.

---

IV. Hilirisasi: Pilar Paling Solid, Tapi Hasilnya Datang Terlambat

Secara logika ekonomi paling kokoh, tapi trade-off fiskal jangka pendeknya perlu dikelola dengan sadar

Di antara ketiga program besar pemerintah, hilirisasi adalah yang paling kokoh secara logika ekonomi dan paling nyata hasilnya. Investasi hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun pada Q1 2026 (+8,2% yoy), dengan nikel sebagai komoditas terbesar di angka Rp41,5 triliun. Redistribusinya juga signifikan: 75,5% investasi hilirisasi mengalir ke luar Jawa, terutama Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Trade-off ini benar secara strategis, tapi harus dikelola dengan sadar. Pemerintah tidak bisa berharap hilirisasi akan membantu defisit jangka pendek. Yang bisa dilakukan adalah memastikan insentif fiskal yang diberikan memiliki klausul kinerja yang terukur, sehingga setiap rupiah yang “dikorbankan” hari ini terikat pada target investasi, penyerapan tenaga kerja, dan transfer teknologi yang spesifik.

---

V. Membaca Pola: Fiscal Front-Loading yang Berani tapi Berisiko

Tiga program besar mencerminkan satu logika fiskal yang punya premis kuat tapi eksekusinya masih rapuh

Jika MBG, Kopdes, dan hilirisasi dilihat bersamaan dengan kebijakan lain seperti efisiensi belanja Rp130 triliun, wacana windfall tax, dan pengetatan administrasi pajak via coretax, polanya menjadi jelas: pemerintah sedang menjalankan strategi fiscal front-loading yang berani — membelanjakan besar di awal dengan ekspektasi bahwa manfaatnya akan menghasilkan penerimaan yang menutup biaya di kemudian hari.

Logika ini tidak salah secara teori. Yang membuatnya berisiko adalah tiga hal yang terjadi bersamaan: guncangan eksternal (lonjakan minyak) datang lebih awal dari yang diperhitungkan, tax ratio tetap stagnan sebagai sumber pembiayaan, dan belanja sosial yang rigid membuat konsolidasi hanya bisa dilakukan di pos-pos kecil yang tersisa.

Infografis 4 dari 4

Scorecard Kebijakan Fiskal 2025–2026: Logika, Eksekusi, dan Catatan Kritis

Dari lima kebijakan: tiga arahnya tepat tapi eksekusi bermasalah, satu terlambat, satu berjalan tapi butuh klausul kinerja

---

VI. Langkah Feasible: Yang Bisa Dilakukan Sekarang dan Mulai 2027

Rekomendasi berbasis konteks, dibagi per horizon waktu dan tingkat kesulitan implementasi

Rekomendasi ini bukan daftar keinginan ideal. Setiap langkah dinilai berdasarkan dua kriteria: apakah ia membenahi problem struktural yang nyata, dan apakah ia feasible secara politik dan administratif dalam konteks Indonesia 2026.

---

Kesimpulan: Visi yang Koheren, Eksekusi yang Masih Perlu Maturitas

Penilaian akhir yang jujur tentang arah dan risiko kebijakan fiskal Indonesia

“Indonesia hari ini sedang menjalankan eksperimen kebijakan yang sangat ambisius: membangun tiga fondasi transformasi ekonomi sekaligus, di tengah guncangan eksternal, dengan basis penerimaan yang belum cukup kuat untuk menanggungnya sendirian.”
— Fortasia Research, Juni 2026

Visinya koheren. MBG membangun kualitas SDM. Kopdes membangun infrastruktur distribusi ekonomi desa. Hilirisasi membangun basis industri yang melepas ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Jika ketiganya berhasil, Indonesia 2030 akan punya struktur ekonomi yang jauh lebih tangguh dan berkeadilan.

Yang belum cukup kuat adalah jembatan antara visi dan eksekusi fiskalnya. Reformasi penerimaan pajak bergerak terlalu lambat. Fleksibilitas belanja menyempit karena program-program populis yang sulit dipangkas. Buffer terhadap guncangan eksternal semakin tipis. Dan tidak ada satu sistem data terintegrasi yang memungkinkan evaluasi objektif atas efisiensi ketiga program secara bersamaan.

Tantangan nyata bukan pada apakah program-program ini layak dijalankan. Tantangannya adalah apakah sequencing, pace, dan kapasitas administratif untuk mengeksekusinya sudah proporsional dengan ambisinya. Itu adalah pertanyaan yang jawabannya akan sangat menentukan kondisi fiskal Indonesia saat memasuki paruh kedua dekade ini.

---