MBG di Panggung Ekonomi, Gizi yang Terlupa

Penulis: Dr Adis Imam Munandar

Di panggung ekonomi, MBG terdengar meyakinkan, angka bergerak, lapangan kerja tercipta, rantai pasok menggeliat, tetapi satu kata yang seharusnya paling depan justru nyaris tak terdengar, gizi.

Saya menghadiri Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025, sebuah forum yang memadukan agenda Economic Outlook 2026 dan perayaan 40 tahun Bisnis Indonesia. Di ruangan itu, saya menyaksikan bagaimana isu kebijakan publik diolah menjadi percakapan ekonomi, investasi, dan tata kelola yang berbunyi bagi pelaku usaha. Di panggung seperti itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampil bukan sekadar program sosial, melainkan sebuah arsitektur belanja negara yang dipercaya mampu menggerakkan sektor pangan, rantai pasok, dan lapangan kerja, persis seperti benang merah yang sedang dicari banyak orang, belanja publik yang produktif.

Di sesi yang diwakili Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Tigor Pangaribuan, saya menangkap presentasi yang rapi, percaya diri, dan sangat “forum-aware”. Fokusnya kuat pada dampak sosial ekonomi, penyerapan tenaga kerja, logika rantai pasok pangan, hingga multiplier effect. Dalam bahasa forum bisnis, itu “masuk”. Kita memang butuh narasi kebijakan yang bisa diterjemahkan ke dalam kalkulasi ekonomi, efek pengganda, kepastian tata kelola, dan dampak ke daerah. Apalagi, beberapa kajian dan pemberitaan juga ramai menyoroti potensi dampak ekonomi MBG, mulai dari dorongan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kenaikan penyerapan tenaga kerja, sampai keyakinan bahwa belanja program ini punya efek pengganda.

Namun, justru karena paparan ekonominya kuat, ada kekosongan yang terasa makin mencolok, aspek gizi tidak muncul sebagai inti cerita. Ini bukan soal semantik. Ini soal mandat. BGN adalah Badan Gizi Nasional, bukan badan pengadaan makan siang. Nama lembaganya sendiri memuat janji kebijakan, bahwa negara membentuk institusi khusus untuk memimpin agenda gizi secara nasional, lintas sektor, lintas kementerian, lintas daerah. Dalam dokumen resmi profil pejabat BGN, jabatan Dr. Tigor sendiri jelas berada di ranah deputi sistem dan tata kelola, sebuah posisi yang semestinya menjadi mesin pengukuran, bukan hanya mesin operasional.

Di titik inilah kritik saya bermula, dan saya sampaikan dengan niat baik. Bila panggung BIG Conference digunakan untuk meyakinkan publik bahwa MBG menciptakan multiplier effect, maka seharusnya panggung yang sama juga dipakai untuk meyakinkan publik bahwa MBG bergerak menuju tujuan utamanya, perbaikan gizi. Dalam satu tahun, memang tidak adil menuntut perubahan status gizi populasi langsung melonjak, stunting, anemia, atau indikator biologis lain punya jeda waktu, banyak variabel pengganggu, dan perlu desain evaluasi yang serius. Tetapi justru karena itu, BGN perlu menawarkan jembatan evaluasi, indikator antara yang masuk akal diukur dalam setahun, misalnya peningkatan literasi gizi, perubahan kesadaran gizi, pengetahuan gizi, perilaku makan, penerimaan menu oleh anak, kepatuhan standar menu, keamanan pangan, serta kualitas layanan dan konsistensi pasokan.

Yang saya dengar di forum itu, MBG dipotret sebagai mesin ekonomi. Padahal, mesin ekonomi hanyalah salah satu argumen pembenar, bukan tujuan akhir. Bila kita berhenti di sana, publik akan mudah membandingkan, kalau ini sekadar program makan, kementerian lain pun bisa, Kementerian Kesehatan punya jaringan layanan primer, Kementerian Pendidikan punya sekolah, Kementerian Dalam Negeri punya simpul pemerintahan daerah. Tetapi konsep gizi, yang melampaui sekadar distribusi makanan, itulah alasan mengapa negara membentuk badan tersendiri. Badan dibentuk bukan untuk menjadi panitia program, melainkan untuk memimpin kebijakan, menetapkan standar, mengoordinasikan lintas lembaga, memastikan pengukuran, mempublikasikan capaian, dan mengoreksi desain bila data menunjukkan masalah.

Di sinilah saya merasa BGN kehilangan kesempatan emas. Ketika forum bisnis memberi panggung, BGN seharusnya tampil sebagai otoritas gizi nasional yang berbicara tentang perubahan manusia, bukan hanya pergerakan uang. Bukan berarti angka ekonomi harus ditinggalkan, angka ekonomi penting untuk legitimasi anggaran dan dukungan publik. Tetapi narasi ekonominya mesti diletakkan sebagai konsekuensi positif dari kebijakan gizi, bukan menggantikan substansi gizi itu sendiri. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah cerita dapur, cerita penyerapan tenaga kerja, cerita rantai pasok, cerita belanja, semua penting, tetapi semuanya berada di hilir.

Lebih jauh, karena program ini sudah berjalan dan sebelumnya juga disebut-sebut telah melalui simulasi di sejumlah sekolah, publik berhak mendapatkan satu hal yang paling sederhana sekaligus paling menentukan, bukti pengukuran. Jika pengukuran itu sebenarnya sudah ada, katakan, tampilkan, ringkas metodologinya, jelaskan sampelnya, dan publikasikan secara terbuka. Bila belum ada, akui, dan sampaikan peta jalan evaluasinya. Dua-duanya jauh lebih baik daripada membiarkan ruang kosong yang kemudian diisi asumsi, kecurigaan, atau debat yang melelahkan. Apalagi, di era informasi hari ini, transparansi bukan sekadar etika, tetapi strategi menjaga program besar dari erosi kepercayaan.

Kritik ini saya arahkan secara konstruktif, karena solusinya tidak perlu muluk. BGN bisa memulai dengan membangun dashboard gizi yang berdiri sejajar dengan dashboard operasional. Misalnya, survei sederhana berulang pada sekolah sentinel untuk mengukur pengetahuan gizi dan kesadaran gizi, dilakukan per semester agar terlihat tren. Lalu indikator mutu layanan, kepatuhan menu terhadap standar yang dinyatakan, keamanan pangan, serta penerimaan dan sisa makanan, yang bisa dibaca sebagai sinyal apakah intervensi benar-benar dimakan, diterima, dan berpotensi berdampak. Setelah itu, barulah indikator biologis dan status gizi dilacak dengan desain yang lebih ketat, melibatkan mitra akademik, dan dipublikasikan secara bertahap.

Dan satu hal lagi, BGN perlu berani menempatkan edukasi gizi sebagai identitas, bukan aksesori. Program makan adalah kendaraan, tetapi perubahan perilaku adalah mesin yang menggerakkan tujuan gizi jangka panjang. Kalau yang dibangun hanya dapur dan logistik, kita akan kuat di distribusi, tetapi rapuh di perubahan. Gizi bukan hanya soal apa yang diberikan, tetapi juga apa yang dipahami, dipilih, dan dipraktikkan keluarga, anak, sekolah, dan komunitas. Tanpa strategi perubahan perilaku, MBG mudah berhenti sebagai rutinitas, bukan transformasi.

Saya menutup catatan ini dengan apresiasi. Presentasi yang menekankan tata kelola dan dampak ekonomi menunjukkan BGN sadar bahwa program sebesar MBG harus dipertanggungjawabkan secara sistemik. Tetapi justru karena tata kelola adalah kekuatan, maka pengukuran gizi seharusnya menjadi panglima. BIG Conference 2025 memberi panggung untuk membuktikan bahwa BGN bukan sekadar operator program, melainkan pemimpin kebijakan gizi nasional. Panggung itu sudah diberikan. Pada kesempatan berikutnya, yang kita tunggu bukan hanya angka multiplier effect, melainkan bukti bahwa kesadaran gizi meningkat, pengetahuan gizi bertambah, perilaku makan berubah, dan Indonesia bergerak ke arah yang lebih sehat, dengan data yang terbuka, jujur, dan bisa diuji.