Kunjungan Hari Ini30
Pengunjung Hari Ini30
Total Kunjungan3,804
Total Pengunjung3,350
Pengunjung Online0
Penulis: Dr Adis Imam Munandar
Kita bukan kalah karena logistik Indonesia jelek, kita kalah karena prosesnya masih terlalu sering membuat pelaku usaha membayar mahal untuk sesuatu yang seharusnya pasti.
Ultimatum Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan tenggat satu tahun untuk berbenah, jika gagal instansi bisa dibekukan, pegawai dirumahkan, semestinya dibaca sebagai sinyal krisis kepercayaan, bukan sekadar ketegasan retoris. Dalam beberapa pemberitaan, ancaman itu juga dikaitkan dengan opsi mengalihkan layanan kepabeanan ke pihak ketiga seperti era lama, ini pesan politik kebijakan yang keras, karena berarti negara siap mengakui bahwa prosedur inti perdagangan bisa dianggap gagal memenuhi ekspektasi publik.
Namun justru di sinilah pelajaran pentingnya, problem logistik kita tidak selalu terlihat sebagai keterlambatan yang dramatis. Ia lebih sering muncul sebagai biaya yang merembes pelan-pelan, biaya tambahan karena ketidakpastian. Pelaku usaha menambah stok, menambah buffer time, memilih rute yang lebih mahal, atau membayar layanan premium demi menghindari risiko proses yang tidak bisa diprediksi. Ketika kepastian menjadi barang langka, ekonomi membayar premi yang tidak tercatat di papan tarif.
Cermin dari dunia, Logistics Performance Index 2023
Cermin yang cukup jernih datang dari Connecting to Compete 2023, laporan Logistics Performance Index (LPI) 2023. Indonesia berada pada skor 3,0 dengan grouped rank 61, confidence interval 2,9–3,1. Ini bukan posisi yang memalukan, tetapi juga belum cukup kuat untuk menjadi fondasi lompatan daya saing. Yang lebih penting, komponen LPI menunjukkan dengan jelas titik lemah yang mahal”. Indonesia relatif lebih baik pada timeliness 3,3, tetapi tertahan pada customs 2,8 dan infrastructure 2,9. Di sisi ekosistem layanan, sinyalnya juga belum meyakinkan, logistics competence 2,9 dan tracking and tracing 3,0, keduanya berada pada grouped rank yang lebih rendah. Laporan LPI juga mengingatkan, karena berbasis survei, pembaca sebaiknya memperhatikan confidence interval sekitar 80%, jangan terjebak pada beda peringkat tipis, fokuslah pada perbaikan yang benar-benar terasa pada komponen dan layanan. Pesan ini relevan untuk merespons ultimatum Menteri Keuangan, yang harus dihindari adalah reform yang hanya mengejar headline, tetapi tidak menyentuh pengalaman pengguna.
Timeliness lumayan, tetapi sering dibeli dengan ongkos mahal
Angka timeliness yang relatif lebih baik sering membuat kita cepat puas. Padahal yang harus ditanya adalah bagaimana ketepatan waktu itu dicapai. Jika ketepatan waktu dicapai karena pelaku usaha menambah stok dan buffer, maka itu bukan efisiensi, itu asuransi mahal yang dibayar swasta untuk menutup ketidakpastian layanan publik dan ekosistem. Di sinilah ultimatum Menteri Keuangan menemukan konteksnya. Ketika DJBC menjadi pintu masuk, pintu keluar, dan sekaligus titik kontrol yang menentukan aliran barang, maka masalah di customs bukan sekadar masalah internal lembaga, itu masalah biaya nasional. Maka wajar bila publik menuntut pembenahan yang nyata, dan wajar pula bila pemerintah ingin “mengguncang” rutinitas yang dianggap tidak memadai.
Kita tertinggal di kawasan, tetapi bukan takdir
Di Asia Tenggara, jaraknya terlihat. Malaysia berada pada skor 3,6 (grouped rank 26), Thailand 3,5 (34), sementara Indonesia 3,0 (61). Benchmark menengah yang realistis untuk dikejar, Vietnam dan Filipina berada pada skor 3,3 (grouped rank 43). Ini penting, karena menunjukkan perbaikan bukan mustahil. Lompatan 0,3 poin itu mungkin, bila kita berani memilih prioritas yang tepat. LPI sendiri menegaskan perbedaan kinerja logistik lintas negara sering kembali ke hal dasar seperti prosedur clearance dan infrastruktur perdagangan dan transport. Artinya, perbaikan terbesar tidak selalu menunggu proyek raksasa, ia bisa dimulai dari reform proses, standar layanan, dan kepastian.
Reform yang dibutuhkan, agar ultimatum tidak berhenti sebagai berita
Agar peringatan satu tahun tidak menjadi siklus gaduh lalu sunyi, kita memerlukan agenda yang tajam namun operasional, dan yang terpenting, terukur. Pertama, pembenahan clearance sebagai quick wins. Ini inti dari komponen customs yang tertahan di 2,8. Reform harus memperkuat risk-based inspection secara konsisten, low risk dipercepat, high risk diawasi ketat, lalu audit pasca-clearance ditingkatkan. Di saat yang sama, pre-arrival processing perlu dipaksa menjadi kebiasaan sistem, bukan opsi. Yang harus berubah bukan hanya aturan, tetapi disiplin eksekusi. Berita-berita yang memuat respons DJBC sendiri menekankan pembenahan kultur, pengawasan di pelabuhan dan bandara, serta perbaikan pelayanan agar dirasakan masyarakat.
Kedua, konektivitas pelabuhan–hinterland dan sinkronisasi proses. Infrastruktur 2,9 memberi sinyal bahwa pengguna masih merasakan hambatan yang sama, akses, kemacetan, bottleneck koridor, dan ketidaksinkronan operasi yang mengerek biaya. Pelabuhan bisa megah, tetapi jika akses ke kawasan industri macet dan jadwal layanan tidak sinkron, maka biaya akan tetap tinggi. Modernisasi proses pelabuhan melalui integrasi layanan dan pertukaran data antarpelaku harus dikejar, bukan sebagai proyek teknologi, tetapi sebagai pengurangan biaya koordinasi.
Ketiga, naik kelas kompetensi layanan dan visibilitas end-to-end. LPI menunjukkan logistics competence 2,9 dan tracking and tracing 3,0, ini sinyal bahwa “soft capability” dan standar layanan belum kokoh. Peningkatan kualitas tidak cukup dengan menambah alat, ia butuh standardisasi layanan, pelatihan, sertifikasi, dan interoperabilitas data. Dalam bahasa sederhana, tracking harus menjadi alat kendali operasi, bukan sekadar fitur aplikasi, sehingga masalah terlihat sebelum menjadi biaya.
Di atas semuanya, reform harus memakai ukuran yang bisa diaudit publik, waktu clearance (median dan P90), dwell time, variasi lead time, kepatuhan Service Level Agreement (SLA), serta persentase pengiriman yang memiliki event tracking end-to-end yang lengkap. Jika indikator ini membaik konsisten, maka skor LPI akan mengikuti, tetapi yang lebih penting, biaya ketidakpastian akan turun nyata.
Ketegasan harus berujung pada sistem
Ultimatum Menteri Keuangan bisa dibaca keras, tetapi ia membuka ruang yang selama ini sulit dibuka, ruang untuk mengatakan bahwa problem terbesar logistik Indonesia adalah kepastian. LPI mengingatkan, peringkat bukan segalanya karena ada confidence interval, maka kemenangan reform bukan di angka semata, tetapi di pengalaman pengguna yang berubah, clearance yang makin pasti, layanan yang makin disiplin, dan data yang makin transparan.
Jika pembenahan DJBC dan ekosistem logistik diposisikan sebagai perbaikan layanan publik, bukan sekadar “menghukum lembaga”, maka pesan reform akan sampai tanpa melukai martabat institusi. Negara tidak sedang mempermalukan aparatnya, negara sedang menuntut sistemnya naik kelas. Dan ketika sistem naik kelas, logistik Indonesia tidak perlu dibela dengan narasi, ia akan dibuktikan oleh satu hal yang paling diinginkan pelaku usaha, biaya yang turun, kepastian yang naik, dan daya saing yang akhirnya terasa sampai ke harga di pasar.
