Koperasi Merah Putih, Antara Skala dan Slogan

Penulis: Dr Adis Imam Munandar

Koperasi Merah Putih akan menjadi mesin ekonomi rakyat hanya jika berani ditagih oleh angka, bukan dibela oleh slogan.

Di ruang konferensi yang rapi, dengan layar raksasa dan jargon akselerasi yang mengalir lancar, gagasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terdengar seperti jawaban lama untuk masalah baru, memperkuat ekonomi rakyat, menata distribusi, menekan ketimpangan, membangun kemandirian. Saya hadir sebagai peserta dan menyimak paparan Menteri Koperasi, dan saya memahami energi besar yang ingin dibangkitkan negara, ekonomi kerakyatan tidak boleh tertinggal ketika pasar bergerak cepat dan rantai pasok kian terkonsentrasi.

Tetapi saya juga belajar dari pengalaman pembangunan di desa, niat baik tidak pernah cukup. Di ekonomi, yang menentukan bukan seberapa mulia tujuan, melainkan seberapa kuat desain kelembagaan itu sanggup menahan tagihan angka, biaya tetap, margin tipis, arus kas, disiplin transaksi, dan tata kelola. Koperasi, bagaimanapun juga, bukan sekadar komunitas, koperasi adalah perusahaan milik anggota. Ia tidak hidup dari tepuk tangan, tetapi dari transaksi yang berulang.

Tujuan koperasi sangat jelas, membentuk skala ke-ekonomian, menggabungkan permintaan dan pasokan, menurunkan biaya per unit, memperbesar daya tawar. Di atas kertas, ia alat yang elegan. Petani kecil tidak lagi membeli pupuk sendirian, tetapi bersama, sehingga harga turun. Pedagang kecil tidak lagi kulakan terpecah, tetapi terkoordinasi, sehingga ongkos logistik lebih murah. Anggota tidak lagi berhadapan sendiri dengan pembeli besar, tetapi membawa volume yang cukup untuk menegosiasikan harga dan standar. Itulah inti economies of scale dan bargaining power dalam bahasa sederhana.

Karena itu, saya selalu terganggu ketika asas kekeluargaan dan gotong royong diperlakukan seperti mantra moral. Kekeluargaan sering disalahpahami sebagai kerja gratis, pengurus “yang penting ikhlas”, laporan keuangan belakangan, rapat formalitas, lalu ketika rugi disebut sebagai risiko perjuangan. Padahal dalam perspektif bisnis, kekeluargaan yang sehat artinya tata kelola anggota, transparan, disiplin, akuntabel, dan adil. Adil bukan berarti bagi rata, adil berarti manfaat mengikuti partisipasi. Sementara gotong royong yang benar bukan pembagian beban tanpa ukuran, melainkan penggabungan volume, penggabungan logistik, penggabungan risiko, sehingga biaya transaksi turun dan daya saing naik. Gotong royong yang efektif adalah efisiensi yang terukur.

Masalah terbesar Koperasi Merah Putih bukan pada cita-citanya, melainkan pada pertanyaan yang jarang diucapkan di panggung, apakah skala ke-ekonomian itu realistis di tingkat desa jika koperasi berjalan sebagai entitas pasar murni. Indonesia memiliki puluhan ribu desa, dan rata-rata rumah tangga per desa tidaklah besar. Jika koperasi membuka gerai sembako, misalnya, kita berhadapan dengan kenyataan yang keras, margin ritel tipis, sementara biaya tetap tidak kecil, gaji pengelola, listrik, transport, risiko susut, administrasi. Dengan asumsi biaya tetap Rp15 juta per bulan dan margin efektif 10 persen, koperasi butuh omzet sekitar Rp150 juta per bulan hanya untuk impas. Jika belanja melalui koperasi rata-rata Rp500 ribu per rumah tangga per bulan, maka koperasi membutuhkan sekitar 300 rumah tangga aktif yang belanja rutin. Itu bukan angka yang mustahil, tetapi juga bukan angka yang otomatis tercapai, apalagi jika desa tidak besar, dan preferensi belanja warga sudah tersebar pada warung, agen, pasar, dan jaringan ritel modern.

Dari simulasi probabilistik sederhana yang saya gunakan untuk menguji berbagai kombinasi, biaya tetap, margin, adopsi, dan besaran belanja, hasilnya mengganggu sekaligus menyadarkan. Dalam skenario “pasar murni” satu desa, tanpa permintaan jangkar, peluang koperasi mencapai skala impas operasional hanya berada di kisaran satu digit. Artinya, sebagian kecil koperasi bisa berhasil karena desanya besar, pengurusnya profesional, atau situasi pasarnya mendukung, tetapi mayoritas akan berada di zona rapuh, hidup tetapi tidak sehat, beroperasi tetapi tidak bertumbuh.

Jika temuan ini terdengar sinis, saya justru menganggapnya sebagai alarm penyelamat. Karena jalan keluarnya bukan membatalkan koperasi, melainkan membangun koperasi sesuai logika skala ke-ekonomian. Begitu ada permintaan jangkar yang sah, transparan, dan tidak mematikan kompetisi, misalnya kontrak pasok kebutuhan tertentu yang terukur, atau bundling layanan yang membuat arus kas stabil, peluang impas melonjak tajam. Begitu koperasi tidak dipaksa menanggung semuanya sendiri, tetapi dibentuk dalam model klaster lintas desa dengan back office bersama, procurement bersama, bahkan logistik bersama di tingkat kecamatan, peluang bertahan juga naik. Skala bukan harus raksasa, skala harus cukup.

Di titik ini, saya teringat BUMDes. Banyak yang berhasil, tetapi tidak sedikit yang menjadi papan nama tanpa denyut bisnis. Kita pernah mengira kelembagaan otomatis melahirkan kinerja, padahal kinerja lahir dari pasar yang dikunci oleh nilai tambah, tata kelola yang tertib, dan kompetensi manajerial yang dibayar layak. Jika Koperasi Merah Putih meniru pendekatan lama, membentuk massal, menambah daftar fungsi, lalu berharap pasar akan mengangkatnya, maka kita sedang menabung kekecewaan versi baru.

Kritik saya, karena itu, bersifat konstruktif. Jika negara ingin koperasi menjadi akselerator ekonomi kerakyatan, indikatornya harus digeser dari jumlah berdiri menjadi jumlah yang sehat. Ukurannya bukan berapa koperasi terbentuk, tetapi berapa koperasi mencapai volume transaksi minimum, berapa koperasi mampu menutup biaya tetap tanpa subsidi terselubung, berapa koperasi punya pembukuan rapi, diaudit, dan berapa koperasi mampu membagikan SHU karena benar-benar surplus. Itu ukuran yang tidak romantis, tetapi itulah ukuran yang menyelamatkan.

Di ruang seminar, saya menangkap semangat besar, dan saya ingin semangat itu tidak kandas oleh realitas skala ke-ekonomian. Ekonomi kerakyatan bukan proyek spanduk. Ia proyek manajemen. Ia proyek angka. Ia proyek disiplin. Dan koperasi, jika sungguh hendak menjadi tulang punggung, harus diperlakukan sebagai bisnis yang bermartabat, bukan komunitas yang diminta hidup dari slogan. Koperasi Merah Putih hanya akan menjadi “merah putih” dalam arti yang utuh jika ia kuat di satu hal yang paling menentukan, keberanian untuk jujur pada skala ke-ekonomian, lalu membangunnya dengan desain yang tepat.