Ketika Karakter Diuji oleh Kamera

Penulis: Dr Adis Imam Munandar

Di zaman ketika kepintaran mudah dipamerkan, bangsa justru ditentukan oleh tiga hal yang sunyi tapi mahal, patriotik yang setia merawat sesama, empati yang menolak merendahkan, dan gigih yang tetap bertanggung jawab saat tak ada yang menonton.

Beberapa hari terakhir, ruang publik kita heboh oleh video seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memamerkan paspor asing milik anaknya, disertai pernyataan yang ditangkap banyak orang sebagai sindiran terhadap kewarganegaraan Indonesia. Warganet bereaksi keras, bukan semata karena urusan paspor, tetapi karena ada rasa dana publik membiayai peningkatan kapasitas, tapi rasa hormat pada negeri justru dipertontonkan rapuh. Pemerintah pun merespons tegas, Menteri Keuangan menyampaikan langkah sanksi, termasuk rencana pemblokiran akses di lingkungan pemerintahan dan dorongan pengembalian dana beasiswa beserta bunganya bila terbukti melanggar ketentuan.

Kasus itu penting, bukan untuk menghakimi urusan keluarga seseorang, apalagi kewarganegaraan anak yang bisa punya konteks hukum dan pilihan hidup yang kompleks. Yang menyentak publik justru bagian lain, cara bertutur yang terasa merendahkan, lalu dipublikasikan seolah itu prestasi. Di situlah kita melihat satu masalah lama yang belum selesai, kita menghasilkan banyak orang pintar, tetapi terlalu sering kita gagal membentuk kepekaan, ketahanan, dan rasa memiliki yang hidup dalam tindakan. Kita mudah terpancing untuk menutupnya dengan langkah reaktif, blacklist, sanksi, pengembalian dana. Itu perlu untuk menjaga keadilan penggunaan uang publik. Namun, kalau kita berhenti di sana, kita hanya memadamkan api tanpa membenahi kabel yang korslet. Kasus ini seharusnya jadi cermin, sistem pembentukan karakter kita masih lebih rajin menguji pengetahuan daripada melatih kebiasaan, lebih sering menilai jawaban daripada menilai tindakan.

Selama bertahun-tahun, banyak program pendidikan, pelatihan, juga pembinaan pemuda, bergerak di wilayah yang paling gampang ditakar, ranah kognitif. Kita nyaman dengan angka ujian, sertifikat, skor, dan daftar capaian. Anak muda dipastikan tahu definisi integritas, paham pentingnya toleransi, bisa mengulang narasi kebangsaan, mengerti konsep kepemimpinan. Tapi ketika masuk situasi nyata, konflik, kegagalan, godaan untuk pamer, tekanan sosial, yang diuji justru hal lain, kemampuan menahan diri, keberanian bertanggung jawab, empati pada orang lain, dan kegigihan untuk tetap benar saat tidak ada yang melihat.

Di sini, Taksonomi Bloom memberi pengingat yang sederhana. Belajar tidak berhenti pada ranah kognitif. Ia juga menyangkut ranah afektif, yaitu sikap, nilai, komitmen moral, dan ranah psikomotor, yaitu kebiasaan tindakan, ketepatan eksekusi, keterampilan yang terlihat dalam perilaku. Masalahnya, dalam praktik, “pendidikan karakter” sering terjebak menjadi pelajaran kognitif yang diberi bumbu moral. Nilai diajarkan sebagai materi, bukan sebagai latihan. Padahal karakter itu mirip otot. Ia tidak tumbuh dari pidato. Ia tumbuh dari repetisi, dari pengalaman yang menuntut pilihan, dari umpan balik yang jujur, dari lingkungan yang konsisten. Kita tidak bisa berharap lahir pemuda yang patriotik, empatik, dan gigih, kalau yang kita bangun adalah ekosistem yang menghargai kepintaran di atas keteguhan.

Karena itu, gagasan kurikulum karakter pemuda sebaiknya diposisikan jelas, bukan untuk mengambil alih ranah pendidikan formal, melainkan melengkapi. Pendidikan formal wajar menekankan kognitif karena ia harus memastikan literasi dasar, nalar, dan pengetahuan. Program kepemudaan justru punya keunggulan yang tidak dimiliki kelas biasa, ruang pengalaman. Ia bisa menghadirkan situasi nyata, kerja tim lintas latar, proyek sosial, tantangan berjenjang, dan proses refleksi yang membuat nilai menjadi kebiasaan. Dengan kata lain, kita perlu menggeser pertanyaan dari materinya apa menjadi perilaku apa yang ingin kita lihat. Kalau pilar yang ingin dibangun adalah patriotik, empati, dan gigih, maka indikatornya harus terdefinisi sebagai tindakan yang bisa diamati.

Patriotik, misalnya, bukan cuma hafal sejarah atau ikut upacara. Patriotik tampak pada hal kecil yang konsisten, menjaga aturan bersama meski tidak diawasi, merawat ruang publik, menolak hoaks yang memecah, menghormati perbedaan tanpa merasa paling benar, berani mengatakan ini tidak adil ketika tim mulai menyingkirkan yang lemah. Empati bukan sekadar baik hati. Empati adalah kemampuan mendengar aktif, menahan komentar yang merendahkan, menangkap perasaan orang lain, dan memilih tindakan yang menjaga martabat manusia. Ia terlihat saat konflik, saat ada anggota tim yang tertinggal, saat seseorang sedang dipermalukan, saat kita punya kesempatan untuk menang sendiri tetapi memilih menang bersama. Gigih bukan sekadar slogan motivasi. Gigih itu disiplin, konsisten, tahan banting, mampu mengatur emosi saat gagal, lalu kembali mencoba dengan strategi yang lebih baik. Gigih terlihat pada komitmen menyelesaikan tugas, bukan pada kalimat aku kuat di media sosial.

Kalau perilaku sudah jelas, langkah berikutnya adalah penilaian. Ini bagian yang sering kita hindari, karena penilaian perilaku dianggap subjektif. Padahal subjektif bisa diperkecil, bukan dengan menghindari penilaian, tetapi dengan membuat alat yang sederhana dan konsisten.Kuncinya adalah  rubrik penilaian. Rubrik 4 level, dari dasar sampai unggul, dengan deskripsi perilaku yang konkret. Rubrik membuat fasilitator dan mentor menilai dengan bahasa yang sama. Ia juga membuat peserta paham, apa yang dianggap “baik” itu seperti apa, bukan sekadar kata-kata yang abstrak.

Penilaian juga perlu berbasis bukti, bukan kesan. Bukti itu bisa sederhana, catatan observasi fasilitator, logbook tugas, portofolio proyek, umpan balik teman sebaya, dan refleksi singkat yang terstruktur. Tidak perlu membuat administrasi yang menenggelamkan program. Yang penting, ia konsisten, adil, dan bisa dipakai untuk memberi umpan balik.

Karena pada akhirnya, tujuan penilaian karakter bukan untuk menghukum, melainkan untuk melatih. Anak muda perlu tahu, perilaku mana yang sudah baik, perilaku mana yang perlu diperbaiki, dan bagaimana caranya. Umpan balik adalah momen belajar yang paling nyata. Banyak program pembinaan gagal bukan karena idenya kurang, tetapi karena tidak ada umpan balik yang serius. Kegiatan selesai, foto diunggah, sertifikat dibagikan, lalu hilang. Selain alat, ada satu faktor penentu, kualitas fasilitator. Rubrik sehebat apa pun akan jadi kertas kosong bila fasilitator tidak dilatih. Fasilitator perlu dilatih mengamati perilaku tanpa bias, membedakan ramai dan berpengaruh, membedakan percaya diri dan mendominasi, membedakan diam dan matang. Mereka juga perlu dilatih memberi umpan balik yang tegas, tetapi tidak merendahkan.

Di tengah era media sosial, pelatihan seperti ini makin penting. Kita hidup di zaman ketika validasi sering datang dari viral, bukan dari kedewasaan. Banyak orang menjadi ahli memoles citra, tetapi miskin kemampuan menahan diri. Kasus LPDP yang viral tadi adalah contoh, sebuah kalimat yang mungkin dianggap lucu oleh pembuatnya, bisa terbaca sebagai penghinaan oleh publik, dan berujung pada krisis legitimasi. Ini bukan semata soal etika berkomentar. Ini soal fondasi karakter, apakah seseorang punya kompas moral yang kuat saat memegang privilese, entah itu pendidikan, jaringan, atau kesempatan.

Kita tentu perlu kebijakan yang tegas untuk menjaga akuntabilitas dana publik. Namun kita juga butuh kebijakan yang lebih hulu, membangun sistem latihan karakter yang nyata. Bukan untuk membuat pemuda manis di atas kertas, melainkan agar mereka punya daya tahan, empati, dan rasa memiliki yang tidak mudah runtuh ketika diuji, baik oleh kegagalan, oleh godaan pamer, maupun oleh sorotan kamera. Kita tidak kekurangan orang cerdas. Yang kita butuhkan adalah sistem yang membuat kecerdasan itu bertemu dengan karakter. Karena bangsa yang besar tidak hanya ditopang oleh orang yang tahu, tetapi oleh orang yang mau dan mampu melakukan yang benar, bahkan ketika itu tidak sedang tren.