Oleh: Dr Adis Imam Munandar
Saat ‘menjaga rasa’ menggantikan kepastian, yang lahir bukan harmoni melainkan kerugian.
Keunggulan bangsa dalam membaca isyarat dan menjaga harmoni adalah modal diplomasi. Namun ketika menjaga rasa menggantikan kepastian dalam tata kelola negara, yang lahir bukan efisiensi, melainkan distorsi kebijakan, kerugian triliunan, dan generasi yang dididik bermuka dua. Singkatnya: kita lebih takut menyinggung perasaan daripada takut pada kebenaran.
Bayangkan rapat koordinasi tingkat dewa. Seorang menteri menutup arahan dengan suara bariton penuh wibawa: ‘Program ini kita percepat, ya. Semua harus mendukung penuh’. Semua kepala dinas mengangguk lebih cepat dari suku bunga The Fed. Catatan rapat rapi, foto bersama cakep, caption Instagram ’Solid untuk Negeri’. Enam bulan kemudian? Programnya masih parkir di atas kertas. Lahan belum bebas, anggaran belum cair, rakyat sudah keburu lupa. Ditanya wartawan, sang menteri menjawab dengan tenang, ’Sudah saya perintahkan percepat. Mungkin ada miskomunikasi di bawah.’
Pejabat bilang A, kenyataannya Z. Selamat datang di Republik Disposisi Karet.
Ini bukan sinetron. Ini SOP harian birokrasi dan korporasi kita. Semua berawal dari bakat alami bangsa ini: membaca udara. Kita sekolah 12 tahun, kuliah 4 tahun, tapi gelar paling sakti adalah S3 ’Tafsir Senyum Atasan’. Kita bisa membedakan 47 jenis ’nanti kita lihat ya’. Ada yang artinya ‘tidak’, ada yang artinya ‘tunggu 3 tahun anggaran’, ada juga yang artinya ‘kamu saya mutasi’. Kearifan high context namanya. Hebat untuk diplomasi G20. Ambyar kalau dipakai ngurus proyek jembatan.
Ketika Santun Melahirkan Dua Wajah dan Satu Kebingungan Massal
Antropolog Edward T. Hall memperkenalkan konsep High Context vs Low Context Communication pada 1976, lewat bukunya Beyond Culture. Katanya, dunia terbagi dua. Indonesia satu tim dengan Jepang dan Korea: pesan jarang diucapkan, tapi dititipkan lewat kerling mata atau alis yang naik setengah senti. Amerika satu tim dengan Jerman: kalau mau kopi ya bilang ‘kopi’, bukan ‘cuacanya dingin ya, Pak’.
Masalahnya, di ruang profesional, high context yang overdosis bikin kita alergi data. Staf yang bilang, ‘Pak, kalau Bapak tanda tangan ini, kita rugi Rp2 T,’ akan pulang dengan label ‘tidak peka’, ‘suka menjatuhkan muka’. Yang naik jabatan justru yang bilang, ‘Izin Bapak, mungkin ada aspek yang bisa kita optimalkan dari sisi stakeholder engagement agar outcome-nya lebih sustainable.’ Artinya sama: proyek ini bakal rugi. Bedanya, yang satu pakai bahasa manusia, yang satu pakai bahasa laporan konsultan Rp5 M.
Hasilnya? Kita tidak merekrut pemecah masalah. Kita merekrut sastrawan birokrasi. Penulis puisi disposisi.
PULL QUOTE: “Kita tidak kekurangan orang pintar. Kita kekurangan sistem yang berani bilang ke orang pintar: Jujurlah, kamu aman kok”.
Yang lebih lucu, sesama high context pun saling tikung tafsir. Atasan Sunda bilang ‘mangga diantos’ ke staf Batak. Stafnya beneran menunggu 3 hari di depan ruangan. Padahal maksud si bos: ‘Udah sana, jangan di sini lagi.’ Atasan bilang ‘nanti kita koordinasikan’, staf nangkep ‘deal’. Akhirnya semua merasa sudah komunikasi. Padahal yang terjadi adalah festival miskomunikasi nasional.
Dari rahim kebingungan inilah lahir dua mantra sakti paling mujarab di negeri ini:
‘Kearifan lokal’ sering dipakai untuk menutup ‘kebusukan lokal’.
‘Menjaga harmoni’ sering dipakai untuk ‘menjaga rekening’.
Dua kalimat ini kalau diucapin di rapat, jin APBN langsung keluar sambil tepuk tangan.
Empat Penyakit High Context: Dari Kantor Menteri Sampai Warung Kopi
Penyakit “Disposisi Karet”: Elastis, Multitafsir, Anti-BPK
Gejalanya: instruksi ‘Tindak Lanjut segera’ dan ‘sesuai kearifan lokal’. ‘Segera’ itu unit waktu paling abstrak di Indonesia. Bisa 1 jam, bisa 1 periode jabatan. ‘Kearifan lokal’ lebih parah. Bisa berarti musyawarah adat, bisa berarti ‘tolong atur sama ponakan saya’.
Studi kasus: Disposisi bupati ‘pembebasan lahan tol sesuai kearifan lokal’. Dinas menafsirkan: pakai ‘tim apresiasi’ dari paguyuban. Hasilnya NJOP Rp100 ribu, dibayar Rp400 ribu. BPK bingung, tapi dijawab, ‘Ini kearifan lokal, Pak. Kalau nggak gitu warga ngamuk.’ Kearifan berubah jadi asuransi anti-audit.
Di korporasi: CEO nge-WA, ‘Vendor A ini teman baik kita, tolong dibantu ya.’ Artinya: menangkan dia meski harganya bisa buat beli satu pulau di Maladewa. Kalau ditanya komisaris, jawabannya, ‘Menjaga ekosistem kemitraan strategis, Pak.’ Ekosistem isinya cuma 3 orang: CEO, vendor, dan rekening.
Penyakit “Harmoni Administratif”: Semua Akur, Negara Bangkrut
Gejalanya: rapat paripurna hingga rapat RT semua cair. Notulennya abadi: ‘Disepakati untuk terus meningkatkan sinergi.’ Sinergi apa? Nggak jelas. Yang penting foto terakhir semua senyum.
Studi kasus: Proyek satelit mangkrak. Menteri A tahu Dirjen B salah spek. Tapi di forum dia bilang, ‘Kita apresiasi dedikasi luar biasa dari Pak Dirjen. Mungkin ada sedikit adjustment teknis.’ Kenapa nggak to the point? Karena ‘menjaga marwah kabinet’. Marwah selamat, satelitnya tetap jadi pajangan monas. Harmoni dipakai sebagai lem aib.
Penyakit “ABS – Asal Bapak Senang“: Laporan Hijau, Lapangan Merah
Gejalanya: dashboard direksi selalu hijau seperti lapangan golf. Padahal di lapangan, rumputnya sudah jadi gurun.
Studi kasus: Kepala dinas lapor gubernur, ‘Stok beras aman, Pak. Sesuai kearifan lokal, kita kuat gotong royong.’ Fakta di pasar: ibu-ibu sudah rebutan beras kayak rebutan flash sale 11.11, harga Rp18.000/kg. ‘Kearifan lokal’ sukses jadi pemutih data. Atasan senang, rakyat tegang.
Penyakit “Tanggung Renteng“: Kalau Sukses Milik Saya, Kalau Gagal Milik “Kita“
Gejalanya: setiap bencana dijawab, ‘Ini tanggung jawab bersama.’
Studi kasus: Jakarta banjir. KLHK: ‘Kami sudah tanam pohon.’ PUPR: ‘Pompa kami spek dewa.’ Pemda: ‘Kami sudah edukasi warga sesuai kearifan lokal.’ Hasilnya? Semua konferensi pers, semua cuci tangan, warga tetap renang di jalan. ‘Kita’ adalah subjek paling aman di Indonesia. ‘Kita’ nggak bisa dipenjara.
Biaya Termahal: Wisuda Sarjana MunafikIni yang paling ngeri. Kita sedang mencetak generasi dengan double degree: gelar akademik di ijazah, gelar ‘ABS’ di kehidupan nyata. Anak-anak IPB, UI, ITB, UGM masuk birokrasi dengan otak cum laude, keluar jadi ahli pembuat slide ‘semua terkendali’. Mereka diajari dua kamus: kamus berpikir untuk mikir, kamus bicara untuk selamat.
Negara ini tidak kekurangan orang pintar. Kita kekurangan sistem yang berani bilang ke orang pintar, ‘Jujurlah, kamu aman kok.’
Obatnya: Low Context untuk Sistem, High Context untuk Manusia
Solusinya bukan jadi bangsa yang jutek dan hilang adab. Jepang tetap membungkuk 90 derajat, tapi kontraknya 300 halaman tanpa celah. Kita harus bisa begitu. Santun ke orang, sadis ke prosedur.
Resepnya empat tablet, diminum tanpa air:
Penutup: Dari Istana Sampai Kasur, Penyakitnya Sama
Kearifan lokal adalah mahkota untuk diplomasi dan kondangan. Tapi untuk ngurus negara, kita butuh keberanian berkata, ‘Ini hitam, ini putih.’
Sebab tanpa transparansi, ‘kearifan lokal’ akan selalu jadi selimut ‘kebusukan lokal’. Tanpa akuntabilitas, ‘menjaga harmoni’ akan selalu jadi kode ‘menjaga rekening’.
Dan ini nggak berhenti di kantor. Penyakitnya pulang ke rumah. Malam itu suami nanya, ‘Besok aku nonton bola sama teman kantor ya?’ Istri jawab dengan senyum paling high context sedunia, ‘Terserah kamu aja.’ Suami berangkat dengan PD-nya. Pulang-pulang pintu digembok, koper sudah di depan. Karena ‘terserah’ artinya ‘coba aja kalau berani’.
Pejabat bilang A, kenyataannya Z. Istri bilang A, maunya B. Di kantor kita rugi triliunan. Di rumah kita nggak dapat jatah makan seminggu. Akarnya sama: kita lebih takut menyinggung perasaan daripada takut pada kebenaran.
Harmoni sejati bukan lahir dari mulut yang berbohong. Ia lahir dari sistem yang begitu jelas, sehingga kita tidak perlu jadi munafik untuk selamat. Di titik itulah, high context berhenti jadi pabrik dosa, dan kembali jadi kearifan. Dan mungkin, istri juga akan mulai bilang, ‘Jangan pergi ya, aku kangen,’ bukan ‘terserah’.