Agar MBG Jadi Warisan, Bukan Beban: Waktunya Menyelamatkan Program dari Dirinya Sendiri

Oleh: Dr Adis Imam Munandar

Nasib Rp400 triliun per tahun ditentukan bukan oleh jumlah piring, melainkan oleh gizi yang terserap: protein hewani cukup, defisiensi mikronutrien turun, anak siap belajar.

Niatnya mulia, skalanya historis. Program Makan Bergizi Gratis menargetkan 82,9 juta piring terhidang tiap hari pada akhir 2026. Jika tercapai, inilah intervensi gizi terbesar sepanjang Republik berdiri. Secara moral, sulit membantah.

Namun niat baik tak pernah otomatis jadi hasil baik. Sejarah kebijakan publik Indonesia dipenuhi program mulia yang kandas karena tujuan bergeser: dari dampak menjadi sekadar angka. BLT, Kartu Prakerja, bantuan pangan. Semuanya sibuk menghitung jumlah penerima, lupa memastikan penerima benar-benar sejahtera.

Gejala itu kini menghinggapi MBG. Narasi yang paling nyaring terdengar bukan lagi “stunting turun berapa persen”, melainkan “omset UMKM katering naik” dan “domestic demand baru tercipta”. Ekonomi dijadikan tameng, gizi tergeser jadi catatan kaki.

Pergeseran itu bisa dipahami. Dengan kebutuhan anggaran menembus Rp400 triliun per tahun, MBG harus dijual ke DPR dan publik sebagai mesin ekonomi. Belajar dari PNAE Brasil, integrasi dengan petani kecil memang membuat program makan sekolah bertahan 70 tahun. Ekonomi dan gizi memang bisa jalan beriringan.

Masalahnya, di Indonesia narasi ekonomi melaju terlalu kencang, sementara tiga pertanyaan dasar justru senyap: efektifkah, efisienkah, relevankah. Sampai hari ini belum ada dashboard publik yang mengaitkan jumlah porsi dengan kenaikan berat badan, tinggi badan, atau hemoglobin anak. Yang ada baru seremoni bagi-bagi makanan. Tanpa metrik gizi, yang berpindah hanya kalori. Rantai stunting belum tentu putus.

Soal efisiensi lebih mengkhawatirkan. Wacana pengadaan 21 ribu motor operasional sempat menyulut polemik: publik bertanya, mengapa logistik didahulukan ketimbang isi piring. Temuan lapangan mengonfirmasi kecemasan itu. Audit sampah makanan di lima SD negeri di Depok dan Bogor sepanjang September 2025 mencatat 26–31% porsi MBG berakhir di tempat sampah. Alasan utama: lauk tak sesuai selera dan nasi berlebih. Bila angka 28% itu berlaku nasional, sekitar Rp336 miliar uang negara hangus tiap hari. Ironis, sebab Bappenas mencatat Indonesia membuang 23–48 juta ton makanan per tahun.

“Jika piringnya kosong, sehebat apa pun sorak terdengar, anak yang lapar tak bisa berbohong.”

Dari sisi relevansi, jurang lebih dalam. Di banyak daerah 3T, akar stunting bukan cuma kurang makan, melainkan air kotor, sanitasi buruk, dan cacingan. Menyuapi telur rebus tiap hari kepada anak yang minum air sungai dan buang air sembarangan tak akan mengungkit status gizinya secara signifikan. MBG tanpa paket sanitasi berisiko jadi proyek kenyang sesaat.

Mengapa kritik semacam ini sulit menembus telinga pendukung MBG, terutama yang kini mengelola dapur? Ilmu kebijakan publik punya jawabannya: policy feedback dan motivated reasoning. Begitu program menggulirkan dana triliunan, lahir konstituen baru yang hidup darinya: pengusaha katering, pemasok telur, vendor peralatan. Membela MBG berarti membela kelangsungan dapur. Kritik soal efektivitas dibaca sebagai ancaman terhadap kontrak. Energi pun habis untuk membantah, bukan membenahi.

Ini bias yang manusiawi, tetapi berbahaya bagi kebijakan. Bila semua energi pendukung habis untuk bertepuk tangan, siapa yang akan mengingatkan saat piring anak mulai kosong?

Brasil punya jawaban. PNAE bertahan tujuh dekade bukan karena pemerintahnya tanpa cela, melainkan karena social accountability bekerja. Undang-undang mewajibkan 30% bahan dari petani keluarga. Yang lebih penting: komite sekolah, orang tua, dan pemilik dapur ikut galak mengawasi. Mereka menimbang porsi, memeriksa mutu, melaporkan penyimpangan. Hasilnya, PNAE menjadi institusi. Siapa pun presidennya, program jalan terus. Yang menjaganya bukan popularitas, melainkan data dan kepercayaan publik.

Agar MBG tak senasib BLT, tiga koreksi mendesak dilakukan sekarang. Pertama, pasang metrik gizi di ruang publik. Badan Gizi Nasional perlu merilis “Rapor Gizi MBG” per kuartal: sampel acak 1% sekolah, ukur BB, TB, Hb sebelum dan sesudah enam bulan intervensi. Tanpa data dampak, Rp400 triliun hanya akan jadi angka, bukan cerita.

Kedua, beri kuasa kepada pengawas terdekat: guru, orang tua, dan pemilik dapur jujur. Buka kanal aduan terpadu plus insentif bagi pelapor. Lindungi pemilik dapur yang menolak bahan baku buruk. Musuh dapur jujur bukan pengkritik, melainkan dapur nakal yang membuat satu kasus keracunan menghancurkan reputasi semua.

Ketiga, satukan paket gizi dengan paket sanitasi. Di daerah dengan akses air bersih minim, alihkan sebagian anggaran MBG untuk sumur bor dan toilet sekolah. Telur tanpa air bersih adalah kebijakan yang baru separuh jalan.

Lima tahun lagi, pemilik dapur MBG hari ini akan menghadapi dua kemungkinan judul berita. Pertama: “Eks-pengusaha MBG, program bubar karena stunting stagnan.” Kedua: “Pionir Dapur Gizi Indonesia, peletak fondasi program permanen yang menurunkan stunting 5%.”

Jalan menuju judul kedua tak melewati teriakan “MBG sukses titik”, melainkan keberanian bertanya: porsinya habis tidak, gizinya cukup tidak, bocornya di mana. Membela MBG paling sejati hari ini adalah mengawalnya paling galak. Sebab jika piringnya benar, omset, pujian politik, dan warisan sejarah akan datang sendiri. Tapi jika piringnya kosong, sehebat apa pun sorak terdengar, anak yang lapar tak bisa berbohong.